RAPAT HARMONINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

 

 

 

 

 

 

 

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2020 dilaksanakan Pembukaan kegiatan Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemerataan Investasi. Rapat ini direncanakan dilaksanakan selama 2 hari , dimulai tanggal 19 sampai dengan 20 Februari 2020 bertempat di Hotel  Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mewakili Presiden. Bertindak sebagai Nara Sumber dalam kegiatan ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Kemenpan RB dan Kemendagri. Peserta dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh  seluruh Indonesia. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom menghadiri kegiatan ini sebagai peserta.  Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Demak H.M. Natsir  sebagai tamu undangan.

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tidak tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Tema kegiatan ini adalah  “Implementasi secara penuh Online Single Submission (OSS)”. Untuk mewujudkan implementasi secara penuh  OSS, maka diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah. Hal penting yang perlu segera diagendakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dan Provinsi, antara lain ;

  1. Segera melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah dalam hal tata laksana layanan perizinan tidak lagi memakai kata pelimpahan kewenangan tapi menggunakan kata pendelegasian kewenangan ;
  2. Penyederhanaan birokrasi terkait jabatan fungsional pada DINPMPTSP agar segera dipetakan oleh pemerintah pusat sehingga DPMPTSP daerah bisa menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah ;
  3. Aplikasi layanan Perizinan yang ada di daerah wajib terintegrasi dengan Aplikasi Si Cantik Cloud paling lambat sampai dengan akhir tahun 2020 ;
  4. Aplikasi Si Cantik Cloud harus terintegrasi dengan Aplikasi OSS paling lambat sampai dengan akhir tahun 2020.

Sementara itu pemerintah Daerah diminta untuk membantu dalam mewujudkan pendirian Mall Pelayanan Publik, pembangunan Mall Pelayanan Publik ini diharapkan dilaksanakan paling lambat pada 2022 oleh semua Pemda agar pelayanan perizinan dapat lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah juga diminta untuk segera melakukan inisiasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *